Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobby Nasution - Surya mengusung program bila terpilih menjadi Gubernur - Wakil Gubernur Sumatera Utara adalah restorative justice. (Foto: Istimewa)
ARN24.NEWS – Sumatera Utara merupakan salah satu daerah perkebunan di Indonesia. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayahnya terdapat perkebunan dengan berbagai komoditi, mulai dari sawit, karet, kopi dan lainnya. Bahkan, Sumatera Utara merupakan penghasil sawit terbesar di Indonesia.
Berangkat dari situasi ini, maka diperlukan asas keadilan kepada masyarakat yang hidup berdampingan dengan para pelaku atau perusahaan perkebunan. Sehingga persoalan hukum atau tindak pidana ringan tidak lagi dibawa ke proses hukum. Cukup diselesaikan secara kekeluargaan.
Juru bicara Tim Pemenangan Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1, Bobby Nasution - Surya, Toredo Sitindaon mengatakan, salah satu program adalan Bobby - Surya nantinya bila terpilih menjadi Gubernur - Wakil Gubernur Sumatera Utara adalah restorative justice.
Program ini muncul karena melihat kejadian kejadian beberapa waktu lalu,dimana masyarakat harus menghadapi proses hukum karena mencuri berondolan sawit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Menurutnya, kejadian seperti ini sudah terjadi sejak lama seperti di Langkat, Asahan, Tapanuli bagian Selatan (Tabagsel) dan lainnya. Meskipun di satu sisi perbuatan pencurian tidak dibenarkan, tapi tidak juga pelakunya harus dihadapkan kepada proses hukum. Bahkan, sampai dengan persidangan. Cukup diselesaikan secara kekeluargaan.
“Makanya dengan program restorative justice yang digaungkan Pak Bobby - Surya ini satu terobosan besar. Dimana, pemerintah dalam hal ini Pemprov Sumut hadir dalam memberikan keadilan kepada masyarakat. Pemerintah membantu masyarakat mendapatkan keadilan. Inilah latar belakang program tersebut. Sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menghadapi tindak pidana ringan harus menjalani persidangan,” ungkap Toredo, Sabtu (12/10/2024).
Dia menjelaskan, apabila nantinya Bobby terpilih sebagai Gubernur Sumatera Utara, maka dirinya nanti akan menjembatani penyelesaian permasalahan antara masyarakat yang tinggal di sekitar perkebunan dengan pemegang konsesi perkebunan atau perusahaan. Dirinya juga akan berkoordinasi dengan para muspida seperti, Ketua Pengadilan, Kepolisian dan lainnya.
“Artinya bila nanti Pak Bobby terpilih sebagai Gubernur dirinya akan memanfaatkan jabatannya menjembatani persoalan persoalan yang dihadapi masyarakat sekitar perkebunan dengan pengelola perkebunan. Apalagi posisi seorang gubernur itu cukup kuat. Dia akan mudah berkoordinasi dengan muspida. Begitu juga dengan pihak perusahaan swasta maupun BUMN yang mengelola oerkebunan dengan instrumen yang dimiliki Pemprov Sumut,” jelasnya.
Mantan Ketua GMNI Sumut ini menambahkan, Bobby juga nantinya akan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki Pemerintah Sumatera Utara guna mengatasi ketimpangan ketimpangan yang terjadi antara masyarakat sekitar perkebunan dengan pihak pengelola perkebunan. Dengan begitu tidak ada lagi peristiwa pencurian brondolan sawit, karet dan lainnya untuk makan.
“Dengan bagusnya koordinasi dengan pihak Muspida selama ini, persoalan ketimpangan sosial di tengah masyarakat tidak akan terjadi lagi. Tidak hanya bagi masyarakat kecil di sekitar perkebunan, tapi juga masyakat kecil lainnya,” tambahnya.
Program ini juga menunjukkan Bobby Nasution dan Surya benar benar berpihak kepada masyarakat kecil. Dimana, selama ini tidak dirasakan. Pemerintah Sumatera Utara belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Kehadiran pemerintah dalam memberikan keadlilan bagi masyarakat kecil masih sangat jauh.
Hal ini dilihat tidak ada kehadiran Pemerintah Sumatera Utara dalam menjembatani maupun pendampingan dalam penyelesaian persoalan antara masyarakat kecil sekitar perkebunan dengan pihak pengelola perkebunan.
“Tidak ada upaya pendampingan atau penyelesaian dilakukan. Selama ini masyarakat kebanyakan dibantu oleh NGO, aktivis dan juga LBH. Hasilnya kurang maksimal. Dengan program yang digaungkan Bobby ini, maka kehadiran masyarakat akan sangat dirasakan oleh pemerintah dan ini harus dilakukan. Dengan begitu kriminalisasi terhadap masyarakat kecil bisa dicegah. Masyarakat kecil mendapatkan keadilan dan negara benar benar hadir dalam memberikan keadilan di Sumut,” pungkasnya. (sh)
