 |
| Foto sebelum pertemuan pembicaraan “Poros Tengah”. Kiri ke Kanan: Paul Manjo Sinaga (penggagas), Sangkap Sihotang (Tokoh Pemekaran Kab. Samosir), Muara Karta Simatupang (Anggota Dewan Pakar Gerindra), Michael Sinaga (Pengurus DPP PKB Rosalyn Suahaan (Owner Surat Kabar “Sentana”). |
ARN24.NEWS -- Paul Manjo Sinaga, yang selama tiga tahun ini sering bicara soal kemadirian fiscal Samosir, secara blak-blakkan mengakui bahwa ‘Poros Tengah’ itu ada dan dia sendiri yang langsung menginisiasi pembentukannya.
Alasannya menginisasi pembentukan Poros Tengah adalah sebagai alternatif dari dua 'pilihan' yang ada saat ini, dimana dinilainya belum memiliki sebuah ide atau konsep dalam mengatasi persoalan Samosir yang sebenarnya
“Dari dua pilihan yang sudah mengerucut saat ini, saya belum melihat ada sebuah konsep atau gagasan yang dapat membawa Samosir keluar dari permasalahannya," katanya tentang latar belakang untuk menginisasi pembuatan Poris Tengan itu.
“Keterbatasan fiscal yang dihadapi Samosir adalah akar persoalan. Kalau solusi untuk ini tidak digagas, lalu bagaimana mungkin Samosir dapat mengatasi persoalannya?” sambung Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung ini.
Ia menyebut, bahwa dua yang ada saat ini, belum terlihat ide atau gagasannya terhadap apa yang menjadi persoalan Samosir yang sebenarnya.
“Anda lihat, tingginya TKDD seperti tahun 2024 yang berada pada angka sekitar 86% adalah gambaran sangat tergantungnya Kabupaten Samosir kepada pendanaan dari APBN," ungkapnya sambil menjelaskan bahwa tahun 2024 ini APBD Samosir ‘dimodali’ sebesar 86% oleh pemerintah pusat.
TKDD dan Kemandirian
Lebih lanjut diuraikan oleh mantan pengelola keuangan di sebuah Perusahaan PLTMH (Pembangkit Listrik Mini Hidro ini-Red!) ini mengenai angka TKDD 86% ini adalah sebuah kondisi dimana sumber keuangan daerah berasal dari sumber eksternal.
Dalam konteks Kabupaten Samosir, menurutnya, sumber keuangannya berasal dari Pemerintah Pusat. Dan angka 86% adalah “cerminan dari tidak adanya kemandirian. Padahal, substansi otonomi adalah kemandirian," paparnya melanjutkan penilaiannya.
Mengenai Poros Tengah sendiri, Paul tidak akan mau terlibat di dalamnya. Baginya, ide atau gagasannyalah yang lebih penting ada dalam semangat Poros Tengah, yaitu berjuang untuk menurunkan Angka 86% yang menurutnya berada pada angka 50%.
“TKDD berada pada angka 50% berarti ada perimbangan antara Keuangan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam membelanjai APBD. Tidak terlalu tergantung ke Pemerintah Pusat seperti saat ini. Dengan begitu, Pemerintah Daerah tidak lagi sangat tergantung dengan Pemerintah Pusat dalam hal keuangan,” katanya ketika ditanyakan angka TKDD 50% tersebut.
Cerita lebih lanjut mengenai Poros Tengah yang dirancang untuk misi menurunkan TKDD, patut juga di cermati mengingat ide atau gagasannya dalam mengatasi persoalan Samosir. Apakah berlanjut sebagai alternatif dari dua Bacabup Samosir yang ada saat ini ataukah akan layu sebelum berkembang. Kendati demikian, seperti pengakuan penggagasnya, dia tidak akan terlibat di dalamnya.
“Saya diminta bantu-bantu kawan yang juga ikut Pilkada di daerah lain,”, jawabnya memberi alasan ketika ditanyakan mengenai alasannya tidak terlibat dalam Poros Tengah yang dia gagas. (R-5/HR)
