 |
| Husni, warga Desa Secanggang, Kecamatan Secanggang (atas). Draft dugaan penghapusan anggaran pembangunan jembatan penghubung antar dusun di Desa Secanggang Rp 800 juta. (bawah). |
ARN24.NEWS -- Dua isu mencuat beberapa hari belakangan ini melanda Kabupaten Langkat. Pertama, soal dugaan dihapusnya anggaran pembangunan jembatan penghubung antar Dusun Kehutanan dan Dusun Hilir, Desa Secanggang, Kecamatan Secanggang senilai Rp 800 juta.
Isu kedua mengenai 'pembangkangan' Kepala Dinas PUPR Langkat, Khairul Azmi yang tak hadir pada rapat paripurna DPRD Langkat, Kamis (1/8/2024) kemarin.
Menelusuri dugaan penghapusan anggaran pembangunan jembatan senilai Rp 800 juta, sempat dikonfirmasi kru media ini ke Dinas Bappeda Langkat, Jumat (2/8/2024). Namun sayang, menurut seorang pegawai Bappeda Langkat, Ade bahwa pimpinan sedang berada di Jakarta bertemu Kementerian PANRB.
"Yang berwenang memberi keterangan soal itu, di sini kalau tidak ada Kepala Dinas, ya sekretaris, pak. Tapi sekretaris juga sedang mengikuti rapat di DPRD Langkat," singkat Ade menimpali.
Memang, pembangunan jembatan penghubung antar dusun itu sangat diharapkan masyarakat Desa Secanggang. Apalagi pembangunan jembatan penghubung Dusun Kehutanan dan Dusun Hilir merupakan janji Plt Bupati Langkat Syah Afandin pada Agustus 2022 kepada warga Secanggang.
Sedikit tak masuk akal, anggaran pembangunan jembatan penghubung rupanya sudah masuk dalam draft P-APBD TA 2023 pada urutan ke 24 dengan pagu Rp 800 juta. Hanya saja, dua tahun berselang janji Syah Afandin, pembangunan jembatan tak jua terealisasi hingga kini.
Alasan mengemuka tertundanya pembangunan jembatan karena waktu pengerjaan sangat singkat. Sehingga untuk sementara anggaran pembangunan jembatan penghubung masuk dalam R-APBD.
Nah, dengan bergulirnya informasi bahwa anggaran itu dihapus dalam draft perencanaan, tak pelak berbuah tanya pada tokoh masyarakat Desa Secanggang, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat.
"Kalau memang benar anggaran pembangunan itu dihapus dalam draft APBD, sama saja pemerintah khususnya Pemkab Langkat tidak mendukung pemerataan pembangunan desa. Jembatan penghubung antar Dusun Kehutanan dan Dusun Hilir itu sangat urgent, kok bisa dihapus?" tanya tokoh masyarakat melayu Desa Secanggang,Husni Imran Minggu (4/8/2024).
Secara lantang, Husni pun tak menjamin bila warga Desa Secanggang bakal meluapkan amarahnya (berunjuk rasa-red) ke kantor PUPR dan DPRD Langkat.
"Karena ini (pembangunan jembatan antar dusun) itu kan janji Plt Syah Afandin masa itu. Apa karena Syah Afandin tak lagi menjabat di Langkat ini sehingga dengan mudahnya oknum AZ Kadis menghapus anggran itu!" tegasnya.
Dengan informasi yang bergulir saat ini, mengenai penghapusan anggaran Rp 800 juta, Husni menduga ada 'sesuatu' yang harus disingkap dalam kasus ini. Apabila memang anggaran tersebut dialihkan "ke paket jalan di Langkat Hulu" publik harus tahu dan diinformasikan secara terbuka.
"Makanya saya minta apabila anggaran itu dihapus, pihak penegak hukum wajib menelusuri. Apalagi tidak adanya informasi keterbukaan publik, ini kan melanggar aturan perundangan," tukas pria bertubuh gempal tersebut.
Sejauh ini tak tertutup kemungkinan warga Desa Secanggang akan membuat aksi di kantor PUPR dan DPRD Langkat menyangkut dugaan penghapusan pembangunan jembatan penghubung antar Dusun Kehutanan dan Dusun Hilir. Karena warga Desa Secanggang sudah dua tahun menanti janji mantan Plt Bupati Langkat Syah Afandin.
Husni pun menduga kasus dugaan penghapusan anggaran pembangunan jembatan penghubung di Desa Secanggang, itu tak terlepas dari peran Kadis PUPR Langkat Azmi. Pun semuanya, tambah Husni bermuara dari pimpinan Kabupaten Langkat yang tengah menjabat.
"Ini ada unsur saling keterkaitan, sehingga dugaan saya Kadis PUPR bisa 'semena-mena' bersikap," tandasnya.
'Membangkang'
Ada yang menarik di rapat paripurna DPRD Langkat pada Kamis kemarin. Satu nama selaku Kepala SKPD di Kabupaten Langkat kena sentil. Dia adalah Kadis PUPR Khairul Azmi. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Langkat melalui Wakil Ketua Syamsul Rizal menyesalkan sikap Kadis PUPR Langkat Khairul Azmi yang seakan tak perduli terhadap kegiatan paripurna pembahasan Perubahan (P) APBD Langkat Tahun Anggaran 2024.
Syamsul Rizal beserta Anggota DPRD Langkat Arifuddin mengatakan, Kadis PUPR Langkat seakan tidak menghargai upaya Pemkab maupun DPRD Langkat dalam penyusunan anggaran untuk pembangunan di Kabupaten Langkat.
“Dalam paripurna pembahasan P APBD Langkat 2024 ini, jangankan Kadis PUPR Langkat, bahkan perwakilannya pun tidak pernah hadir sekalipun,” ujar Arifuddin.
Saat penutupan paripurna, Ketua DPRD Langkat Sribana PA pun menimpali dan meminta kepada Pj Bupati Langkat untuk menegur dan menghimbau Kadis PUPR Langkat yang tidak pernah hadir sekalipun dalam rapat paripurna pembahasan P APBD Langkat 2024 tersebut.
“Saya minta kepada Bapak Pj Bupati Langkat untuk dapat memberikan teguran kepada Kadis PUPR Langkat yang tidak pernah hadir dalam paripurna pembahasan P APBD Langkat 2024, meski sudah berkali-kali disurati,” ujar Sribana.
“Saya minta kepada Bapak Pj Bupati Langkat untuk dapat memberikan teguran kepada Kadis PUPR Langkat yang tidak pernah hadir dalam paripurna pembahasan P APBD Langkat 2024, meski sudah berkali-kali disurati,” ujar Sribana.
Ketidakhadiran Kadis Azmi PUPR Langkat di paripurna DPRD Langkat membahas P APBD, Kamis kemarin, juga disuarakan Alumni LikNas 86 GP Ansor, Tengku Syaiful Anhar di Jalan Palang Merah, Medan.
"Sidang paripurna itu membahas kemaslahatan umat, yang salah satunya untuk kepentingan rakyat," tegas Tengku Syaiful Anhar.
Tak pelak, tanggapan sinis terungkap dari sejumlah unsur. Mereka menilai bahwa ada sikap arogansi Kadis PUPR Langkat Khairul Azmi yang dikenal merupakan mantan ajudan Ngogesa Sitepu tersebut.
"Kita minta Pj Bupati Langkat HM Faisal Hasrimy mengevaluasi kinerja Kadis PUPR Langkat Azmi. Dan ketidakhadirannya di rapat paripurna itu sangatlah kurang ajar. Dia (Azmi-red) sama saja meremehkan para wakil rakyat yang terhormat di Langkat ini," sebutnya.
Belum terealisasinya pembangunan jembatan penghubung antar Dusun Kehutanan dan Dusun Hilir, Desa Secanggang, juga ditanggapi Sekretaris Badan Koordinasi Cabang Langkat Forum Komunikasi Studi Mahasiswa Kekaryaan (Bakorcab Fokusmaker), Fauzi PA.
"Sebaiknya dahulukan kepentingan rakyat terutama yang sudah diucapkan oleh pak Plt Bupati pada saat itu, apalagi janji tersebut sudah tertuang dalam P-APBD 2023. Janji menimbulkan harapan, dan harapan menimbulkan semangat akan tetapi janji dan harapan bisa juga menimbulkan rasa sakit bahkan kekecewaan yang mendalam bagi rakyat," ungkap Fauzi PA.
Memang, lanjutnya, Fokusmaker Langkat siap mendukung apa pun program pemerintah dalam mensejahterakan rakyat. "Tapi kita siap memberikan kritikan apabila kebijakan menyakiti hati rakyat," pungkasnya. (saze)
