Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mempertanyakan bagaimana cara pemerintah membayar utang di tengah kondisi ekonomi saat ini. (Foto: CNN Indonesia)
ARN24.NEWS – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mempertanyakan bagaimana cara pemerintah membayar utang di tengah kondisi ekonomi saat ini.
Hal itu ia ungkapkan dalam pembukaan rapat kerja nasional (Rakernas) V PDIP, Jumat (24/5/2024).
"Pertanyaan saya, ayo mikir, utang kita ini gimana cara bayarnya?" kata Megawati.
Ia mencontohkan saat menjadi presiden, dirinya lebih memilih kabinet ramping yang diisi 33 menteri saat menghadapi krisis multidimensi.
Namun, kata dia, kabinet itu diisi oleh para profesional. Dengan begitu, orang yang tepat berada di posisi yang sesuai dengan bidangnya.
Megawati menilai, hal ini mampu mengatasi krisis yang saat itu dihadapi Indonesia.
"Jadi the right man in the right place. terbukti krisis teratasi dan seluruh utang terutama dengan International Monetary Fund (IMF) dapat dilunasi," ucap Megawati.
Diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total utang pemerintah naik menjadi Rp 8.253,09 triliun per Januari 2024. Jumlah utang ini naik sebesar Rp 108,4 triliun dibandingkan utang di Desember 2023, yakni sebesar Rp 8.144,69 triliun.
Adapun rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) masih di bawah batas aman 60 persen. Rasio utang per Januari 2024 berada di level 38,75 persen.
"Rasio utang ini juga serta lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2024-2027 di kisaran 40 persen," begitu isi laporan Kemenkeu dalam Buku APBN KiTA.
Utang pemerintah pada Januari 2024 didominasi oleh surat berharga negara (SBN), yakni sebesar 88,19 persen atau Rp 7.278,03 triliun.
Lalu sisanya pinjaman yang mencakup 11,81 persen atau sebesar Rp 975,06 triliun.
Secara rinci, utang SBN terdiri dari SBN domestik sebesar Rp 5.873,38 triliun dan SBN Valas atau mata uang asing sebesar Rp 1.404,65 triliun
Rinciannya, SBN domestik terbagi atas Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 4.741,85 triliun dan SBN Syariah sebesar Rp 1.131,54 triliun.
Sementara, SBN Valas terbagi atas SUN sebesar Rp 1.058,17 triliun dan SBN Syariah sebesar Rp 346,49 triliun.
Selanjutnya, utang dari pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 36,23 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 938,83 triliun.
"Pemerintah senantiasa mengelola utang secara cermat dan terukur dengan memperhatikan komposisi mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo yang optimal," tulis Kemenkeu. (cnn/sh)
