Tampang Kadisdik Madina Dollar Hafriyanto Siregar. (Foto: Dok. Polda Sumut)
ARN24.NEWS – Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Dollar Hafriyanto Siregar (DHS) menjadi tersangka kasus seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dollar pun telah ditahan atas kasus itu.
"Mulai hari ini DHS ditahan," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi saat dikonfirmasi, Jumat (12/1/2024).
Hadi belum memerinci sejak kapan Dollar ditetapkan menjadi tersangka. Namun, dia mengatakan penetapan itu dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara.
"Hasil gelar perkara, penyidik Tipikor Ditreskrimsus menetapkan DHS sebagai tersangka," jelasnya.
Hadi juga menjelaskan Dollar ditangkap dan jadi tersangka karena meminta uang kepada sejumlah peserta seleksi PPPK.
"Meminta sejumlah uang kepada peserta seleksi," kata Hadi lagi.
Hadi belum memerinci jumlah yang diminta Dollar kepada peserta. Termasuk tujuan Dollar meminta uang itu. Dia mengatakan penyidik masih mendalaminya.
"Nanti saja, masih didalami penyidik," sebutnya.
Mantan Wadirlantas Polda Kalimantan Tengah ini menyebut pengungkapan kasus itu berawal dari pengaduan masyarakat. Setelah itu, pihak kepolisian menyelidiki aduan itu hingga akhirnya mengamankan Dollar.
"Itu kan ada pengaduan masyarakat. Kemudian, polisi melakukan langkah-langkah penyelidikan," kata Hadi.
Atas perbuatannya, kata Hadi, Dollar dijerat Pasal 12 Huruf E Jo Pasal 11 UU RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Dikenakan Pasal 12 huruf E Jo Pasal 11 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," jelasnya.
Mantan Kapolres Biak Papua itu, mengatakan selain Dollar, sejumlah orang lainnya juga diperiksa soal kasus itu.
"Ada beberapa yang dalam proses kita mintai keterangan," jelasnya.
Hadi membenarkan penangkapan Dollar itu terkait dengan seleksi penerimaan PPPK. Dia juga tidak memerinci lebih jauh soal itu. Hadi menyebut pihaknya masih mendalaminya.
"Terkait seleksi Kompetensi PPPK itu dugaannya, terkait dengan jabatan fungsional di Kabupaten Madina, tapi semuanya masih berproses, tim sekarang sedang bekerja mereka sedang mendalami ini semua," tandasnya. (dts/sh)
