 |
| Forum Keluarga Besar PDIP Sumut demo di kantor DPD PDIP Sumut. (Foto: Istimewa) |
ARN24.NEWS - Menyikapi perkembangan dinamika Politik di Sumatera Utara (Sumut) saat ini, ratusan massa mengatasnamakan diri sebagai Forum Keluarga Besar PDI Perjuangan Sumatera Utara mendesak Ketua DPD PDIP Sumut, Rapidin Simbolon mundur dari jabatannya, Selasa (12/9/2023).
Desakan yang disampaikan massa aksi di depan kantor DPD PDIP Sumut Jalan Jamin Ginting itu didasari keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 439K/PID.SUS/2023 yang menerangkan bahwa Rapidin Simbolon selaku Bupati berdasarkan SK Bupati Nomor 117 tahun 2020 menggantikan Jabiat Sagala sebagai Ketua Pelaksana Tugas Covid -19 Kabupaten Samosir, bersama tim relawan memindahkan packing bantuan ke rumah dinas bupati dan menempelkan stiker bergambar dirinya dan wakil bupati.
Setiap kantong paket bantuan dengan gambar stiker Rapidin Simbolon dan wakilnya tersebut kemudian dibagikan pada masyarakat. Dengan demikian pengelolaan dana siaga darurat penanggulangan bencana non alam - Covid -19 justru dimanfaatkan dan dinikmati untuk kepentingan pribadi bupati Samosir, Rapidin Simbolon.
Di tengah ratusan massa Koordinator Aksi, Tegap Sembiring menyampaikan, hal yang menjadi buah bibir dan perbincangan masyarakat tersebut berakibat berkurangnya semangat serta militansi para anggota maupun simpatisan PDI Perjuangan. Karena itu menurutnya, Forum Keluarga Besar PDIP Sumut merasa terpanggil untuk menyelamatkan PDIP Sumut dari segala isu yang merugikan.
"Kalau masalah seperti ini saja tidak segera diatasi, maka kami menilai bahwa kelas Rapidin Simbolon masih sebatas pimpinan cabang dan belum layak duduk di provinsi. Apabila tidak terlibat maka sewajarnya segera mengklarifikasinya, tapai jika memang benar dan masalah ini tidak diselesaikan kami meminta Rapidin Simbolon mundur dari jabatannya," ujar Tegap dalam orasinya.
Lebih lanjut, Tegap Sembiring juga mengancam akan mendirikan dapur umum di lokasi unjuk rasa apabila aksi mereka tidak ditanggapi oleh pihak DPD PDI Perjuangan Sumut. "Ini masalah nasional, kami beri waktu satu jam, jika tidak kami akan buka dapur umum di kantor ini," ancam Tegap Sembiring. (rfn)
