Rapat perdana kepengurusan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Utara (Sumut). (Foto: Istimewa)
ARN24.NEWS – Rapat perdana kepengurusan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Utara (Sumut), merancang sejumlah program kerja yang akan dilaksanakan selama periode 5 tahun ke depan (2022-2027).
Ketua MPM PWM Sumut, Sahlan Marpaung menjelaskan, program kerja yang dirancang itu lebih fokus pada pendampingan (advokasi) masyarakat dalam menghadapi masalahnya.
Salah satu rencana besar dalam rangka mewujudkan program pendampingan atau advokasi masyarakat itu, kata Sahlan Marpaung adalah, akan membangun rumah damping.
"Dalam rapat perdana pengurus pada Sabtu, 25 Agustus 2023 di Gedung PWM Sumut, para pengurus sudah sepakat merancang pembangunan rumah damping itu," jelas Sahlan Marpaung, Senin (28/8/2023).
Hadir dalam rapat perdana itu Koordinator Bidang (Korbid) MPM PWM Sumut DR Hasrat Samosir, Sekretaris MPM PWM Sumut Abyadi Siregar, Wakil Sekretaris Azrun Parinduri dan seluruh pengurus MPM PWM Sumut.
Menurut Sahlan, rumah damping tersebut dirancang multifungsi.
"Misalnya bisa digunakan untuk panti rehabilitasi narkoba," jelas Sahlan.
"Pembangunan rehabilitasi narkoba ini sangat penting. Karena saat ini narkoba menjadi salah satu persoalan besar bangsa ini. Mayoritas penghuni penjara adalah kasus narkoba," tegas Abyadi Siregar menimpali.
Selain untuk rehabilitasi narkoba, rumah damping itu juga dirancang sebagai Balai Pendidikan dan Latihan (Diklat). Ini akan menjadi pusat kerajinan dan keterampilan atau workshop bagi gelandangan dan pengemis (Gepeng).
"Jadi, rumah damping itu direncanakan menjadi pusat pelatihan skil berbagai keterampilan. Diharapkan, para Gepeng yang keluar dari rumah damping ini, akan dapat membangun usaha sehingga tidak lagi kembali ke jalan utk menggelandang dan mengemis," kata Sahlan lagi.
Dalam rapat tersebut, disadari bahwa mewujudkan pembangunan rumah damping ini tidak mudah. Karena ini menyangkut pengadaan tempat yang tentunya membutuhkan anggaran.
"Untuk mengatasi masalah ini, maka MPM PWM Sumut akan bersilaturrahmi dengan Walikota Medan Boby Afif Nasution. Karena saat bersilaturrahmi dengan Muhammadiyah beberapa waktu lalu, Walikota Medan sempat menawarkan kepada Muhammadiyah untuk memanfaatkan lahan Pemko Medan berupa tanah untuk kepentingan umat," jelas Sahlan.
Sahlan menjelaskan, lahan tersebut berada di areal rencana pembangunan Islamic Centere di Kecamatan Medan Labuhan.
"Jadi, kita akan tindaklanjuti tawaran Walikota Medan itu," jelas Sahlan. (sh)
