ARN24.NEWS -- Komisi E DPRD Sumut harus memanggil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Asren Nasution untuk menjelaskan hilangnya anggaran penggajian guru honorer senilai Rp 65 miliar tahun 2023.
Desakan ini disampaikan Ketua DPD KNPI Sumut Ahmad Khairuddin kepada wartawan di Medan, Senin (14/8/2023).
"Komisi E jangan hanya santai saja, segera dong panggil itu Kepala Dinas Pendidikan Sumut Asren Nasution, biar jelas persoalan anggaran honor Guru Tidak Tetap (GTT) yang hilang Rp 65 miliar tahun 2023 ini. Jadi biar jelas siapa yang mempermainkan anggaran guru honorer tersebut," ungkap Ahmad Khairuddin.
Menurutnya, hilangnya anggaran honorer GTT tahun 2023 ini, akan memperburuk citra 'Sumut Bermartabat' yang sebentar lagi akan ditinggalkan oleh Gubsu Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajeksah. Padahal, dalam RPJMD Sumut Bermartabat tercatat periodesasi kepemimpinan Edy dan Ijeck di antaranya urusan pendidikan dengan meningkatkan harkat dan martabat bagi tenaga pendidik atau guru tidak tetap tersebut.
Menurutnya, hilangnya anggaran honorer GTT tahun 2023 ini, akan memperburuk citra 'Sumut Bermartabat' yang sebentar lagi akan ditinggalkan oleh Gubsu Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajeksah. Padahal, dalam RPJMD Sumut Bermartabat tercatat periodesasi kepemimpinan Edy dan Ijeck di antaranya urusan pendidikan dengan meningkatkan harkat dan martabat bagi tenaga pendidik atau guru tidak tetap tersebut.
"Jangan guru honorer yang kalian zolimi demi syahwat politik. Jangan bicara sejahtera, terpenuhi saja hak hak guru honorer itu sudah bagus. Jangan sampai para guru honorer itu berteriak lantang di gedung dewan dan Kantor Gubsu, bisa malu nanti kalian semuanya," ujar Ahmad Khairuddin.
Dia pun mengimbau agar para guru tidak tetap jangan ragu untuk menuntut hak-haknya. "Karena kewajiban saudara dalam melaksanakan tugas seperti memenuhi standart pembelajaran sudah dilaksanakan dengan baik. Saya siap berada pada barisan terdepan guru tidak tetap untuk menuntut haknya," sambungnya.
Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumut ini pun berharap Komisi E DPRD Sumut serius menyelesaikan persoalan hilangnya anggaran honorer GTT senilai Rp 65 miliar tersebut.
"Jangan sampai kami menduga ada niat jahat di balik hilangnya anggaran guru honorer tersebut, bisa bisa makin dalam nanti situasi Dinas Pendidikan Sumut ke depannya," akhirinya. (saze)
Dia pun mengimbau agar para guru tidak tetap jangan ragu untuk menuntut hak-haknya. "Karena kewajiban saudara dalam melaksanakan tugas seperti memenuhi standart pembelajaran sudah dilaksanakan dengan baik. Saya siap berada pada barisan terdepan guru tidak tetap untuk menuntut haknya," sambungnya.
Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumut ini pun berharap Komisi E DPRD Sumut serius menyelesaikan persoalan hilangnya anggaran honorer GTT senilai Rp 65 miliar tersebut.
"Jangan sampai kami menduga ada niat jahat di balik hilangnya anggaran guru honorer tersebut, bisa bisa makin dalam nanti situasi Dinas Pendidikan Sumut ke depannya," akhirinya. (saze)
