Ke enam casis Polwan Polda Sumut saat mendatangi Mako Brimob Poldasu. (Foto: Istimewa)
ARN24.NEWS – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan meminta Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak tegas dalam menyikapi protes 6 Calon Siswa (Casis) Polwan Polda Sumut yang diduga menjadi korban ketidakprofesionalan panitia daerah (Panda) seleksi penerimaan Bintara Polri Polda Sumut.
"Harusnya Kapolda Sumut bisa tegas dengan membentuk tim khusus dalam memeriksa panitia daerah dengan mencuatnya kabar kecurangan tersebut," tegas Direktur LBH Medan, Irvan Saputra ketika dimintai tanggapannya, Selasa (20/6/2023).
Ditegaskan Irvan, diduga ketidakprofesionalan dalam perekrutan anggota ini mencuat karena menyebut nilai dari 6 casis Polwan tersebut terlalu tinggi. Ini semakin aneh karena nilai tinggi dikalahkan dengan nilai di bawahnya.
"Di mana-mana nilai tinggi itu berprestasi, kan begitu. Tapi ini kok malah sebaliknya. Maka kita berharap Kapolda bisa lebih transparan dan fair agar kedepannya tidak ada lagi oknum-oknum yang merusak institusi Polri," tegasnya lagi.
Dijelaskan Irvan, perekrutan anggota Polri 2023 adalah bentuk di mana melahirkan anggota-anggota Polri baru yang memiliki kepribadian baik melalui prosedur yang baik.
"Jadi ini gambaran Polri di masa depan," sebut Irvan.
Oleh sebab itu, LBH Medan menilai pantas ke 6 casis Polwan itu protes mempertanyakan hasil yang dikeluarkan semantara mereka memiliki nilai tertinggi.
"Maka LBH Medan meminta kapolda lebih tegas dan transparan sehingga tidak ada muncul kecurian-kecurigaan lainnya,"
Diberitakan sebelumnya, sebanyak 6 Casis Polwan Polda Sumut yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tes Keswa (Kesehatan Kejiwaan) merasa menjadi korban ketidakprofesionalan panitia daerah (Panda) seleksi penerimaan Bintara Polri Polda Sumut.
Mereka pun meminta Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk turun langsung mengawasi proses rekrutmen penerimaan Bintara Polri TA. 2023 di Polda Sumut. (sh)
