 |
| Ilustrasi. |
ARN24.NEWS -- Mungkin temun ini bukan fenomena langka. Namun sepertinya jarang terublis. Cuma terlihat kasat mata lalu dibiarkan begitu saja. Nah, kali ini temuan itu diungkap Wakil Walikiota Medan, Aulia Rahman. Ya, ini soal fenomena dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berujung 'keberuntungan' bagi sekalangan kepala sekolahd di Kota Medan.
Laiknya dana BOS cair kepala sekolah (Kepsek) ramai-ramai ganti mobil. Lewat akun YouTube @The One And Only, Aulia Rahman blak-balakan membongkar kondisi dana BOS. Pun awalnya orang nomor dua di Pemko Medan ini mengkritik soal kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dibebankan ke pemerintah daerah.
"Jangan jadikan wacana-wacana yang membuat rancu di daerah masing-masing, jangan semua, jangan sor-sor aja ngomong, saya terus terang, saya berhadapan langsung dengan Menteri Pendidikan juga nggak takut," kata Aulia Rachman di akun YouTube @The One And Only, Kamis (8/6/2023).
Lebih lanjut, Aulia mengungkapkan jika kebijakan tersebut membuat kisruh. Sebab sudah banyak yang daftar bahkan lulus menjadi PPPK, namun dibebankan ke pemerintah daerah dan pemerintah daerah tidak sanggup.
"Masalahnya kan rusuh jadinya ini, berapa orang yang sudah mendaftar yang sudah lulus PPPK, sementara (pembiayaan) dibebankan oleh daerah," ucapnya.
Seperti APBD Medan, kata Aulia lebih difokuskan untuk untuk memperbaiki infrastruktur sesuai dengan janji dirinya dan Wali Kota Medan Bobby Nasution. Jika anggaran perbaikan infrastruktu dialihkan ke biaya PPPK, maka akan terjadi keributan.
"Lebih banyak jumlah masayarakat daripada jumlah guru PPPK, kan benar hak-hak yang lain akan terpotong," imbuhnya.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Aulia mengaku telah menyampaikan cara menyetarakan gaji guru honorer ke Dinas Pendidikan. Ia meminta untuk didata jumlah SD Negeri dan SMP Negeri di Medan dan berapa jumlah muridnya.
"Makanya konsep dasarnya itu, saya sudah bilang ke Dinas Pendidikan, untuk menyetarakan ini sistem penggajian nya, itu tolong didata berapa jumlah sekolah negeri yang ada di Kota Medan, SD dan SMP, jumlah muridnya," ucapnya.
Setelah tahu jumlah muridnya, maka dihitung berapa jumlah guru PNS dan guru honor di SD Negeri dan SMP Negeri. Sekolah yang memiliki jumlah murid yang banyak, maka guru honor juga diperbanyak di sekolah itu, bukan malah guru PNS.
Sebab dana BOS itu, kata Aulia diperuntukkan untuk murid dan guru. Namun Aulia mengungkapkan, ternyata setiap dana BOS keluar, Kepsek malah ganti mobil.
"Dana BOS ini bukan untuk Kepsek, dana BOS ini untuk murid dan guru, tapi setiap sekolah nya banyak, dana BOS itu dapat oleh kepala sekolah, kepala sekolahnya ganti mobil, seitanrojim namanya ini," ungkapnya.
Aulia menegaskan jika kepsek ganti mobil setelah dana BOS keluar merupakan fakta. Banyak temuan soal hal tersebut. "Ini fakta, kalau saya ngomong apa adanya, memang betul dan ini temuan, berapa banyak temuan," tegasnya.
Padahal menurut Aulia, berdasarkan petunjuk teknik (Juknis) penggunaan dana BOS, bisa digunakan untuk menggaji guru. Tinggal dihitung bagaimana pembagiannya.
"Harusnya kan, juknis Kemendikbud tentang penggunaan dana BOS itu ada 14 item, tinggal kita buat breakdown angkanya berapa, berapa jumlah murid, berapa jumlah guru honor, kita bagikan ada sistem penghitungannya," ujarnya.
Aulia mencotohkan misalnya 35 persen dana BOS diperuntukkan untuk gaji guru. Sebab, gaji guru masih ada yang Rp 300 ribu dan dia menilai gaji segitu menjadi salah satu bentuk pemusnahan peradaban.
Aulia mencotohkan misalnya 35 persen dana BOS diperuntukkan untuk gaji guru. Sebab, gaji guru masih ada yang Rp 300 ribu dan dia menilai gaji segitu menjadi salah satu bentuk pemusnahan peradaban.
"Apakah kita buat 35 persen dari dana BOS itu untuk penggajian mereka yang memang masuk ke dalam sebuah logika kita, cocok nggak gurunya ngajar segini, ini kan ada guru yang gajinya Rp 300 ribu, gimana dia mau ngajari muridnya, itu lah salah satu pemusnahan peradaban," jelasnya.
Kemudian, Aulia memperkuat argumentasi soal gaji PPPK tidak bisa dibebankan ke pemerintah daerah. Sebab masih banyak daerah yang tidak mampu menggunakan anggaran untuk biayai PPPK karena APBD nya di bawah Rp 1 triliun, seperti Binja, Langkat, dan Batu Bara.
"Benarkan? Itu yang terjadi di lapangan, jangan ini lah, jangan membuat kebijakan-kebijakan itu yang menjadi sebuah beban keuangan daerah, kalaupun daerah mampu tidak bisa semua, berapa banyak daerah yang anggarannya itu tidak mampu, banyak, Binjai, Langkat, Batu Bara, yang APBD nya itu di bawah satu t (Rp 1 triliun), jauh di bawah Kota Medan," ucapnya.
Sehingga dia meminta agar pemerintah pusat jangan membuat kebijakan yang membuat pusing kepala daerah. Jika memang ingin membuat suatu kebijakan, harusnya pemerintah pusat juga support semua.
Untuk diketahui, sebelum mengungkapkan soal adanya kepsek yang ganti mobil setelah dana BOS cair, di beberapa menit sebelumnya Aulia mengatakan terlebih dahulu jika Bobby Nasution pernah menyebut Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim geblek (bodoh sekali). Bobby sebut Nadiem geblek karena persoalan PPPK ini juga.
"Ini pun pak wali marah ini, 'geblek juga apanya ni Menteri Pendidikan nih, sor-sor (suka-suka) aja buat gini," kata Aulia menirukan ucapan Bobby. (dtc/nt)
