ARN24.NEWS -- Aliansi Masyarakat Sumut untuk Perubahan menggelar aksi damai menuntut Presiden Jokowi tak cawe-cawe (ikut campur.red) di Pilpres 2024, sekaligus mengecam kriminalisasi dan politisasi undang-undang serta Intervensi birokrasi/aparatur negara dalam pemilu 2024.
Hal itu dikatakan Roni Al Hadi, Koordinator Aliansi Masyarakat Sumut untuk Perubahan, kepada wartawan di Medan, Selasa (30/5/2023).
“Sesuai hasil rapat, Aliansi Masyarakat Sumut untuk Perubahan akan menggelar aksi damai di Gedung DPRD Sumut dan Kantor Gubernur Sumut pada Rabu (31/5) besok. Insha Allah, akan ada lebih seribuan masyarakat yang hadir dalam aksi damai itu,” kata Roni Al Hadi didampingi Kordinator Aksi, Sabar Limbong.
Roni mengatakan ingin menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi politik saat ini melalui aksi damai. Ia mengatakan, dugaan kriminalisasi dan politisasi hukum tengah hangat dibicarakan masyarakat jelang Pilpres 2024. Roni juga menegaskan, Presiden Jokowi tidak boleh ikut campur (cawe-cawe) soal Pilpres 2024.
“Dengan segala hormat kami meminta Bapak Presiden Jokowi tidak ikut cawe-cawe di Pilpres 2024. Biarlah, proses demokrasi ini berjalan sesuai norma, partai politik bebas memberikan dukungannya pada bacapres yang sesuai dengan keinginan konstituen dan arus bawah. Sebagai presiden, Bapak Jokowi harus menjamin pelaksanaan Pilpres 2024 dengan baik, jujur dan adil. Itu harapan kami,” kata Roni lagi.
Aliansi Masyarakat Sumut untuk perubahan akan menggelar aksi damai di gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol, Medan, dan melakukan long march menuju Kantor Gubernur Sumut di Jalan Diponegoro. Direncanakan aksi damai tersebut akan dimeriahkan kesenian Jawa, Reog dan Kuda Kepang. (mtr/nt)
