Massa emak-emak yang tergabung dalam Forum Masyarakat Bersatu Kota Tebingtinggi, melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD, Selasa (27/9/2022). (Foto: Istimewa)
ARN24.NEWS || Tebingtinggi – Massa emak-emak yang tergabung dalam Forum Masyarakat Bersatu Kota Tebingtinggi, melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor DPRD, Selasa (27/9/2022).
Mereka mendatangi kantor DPRD itu, karena tak puas dengan hasil pemilihan kepala-kepala lingkungan (Kepling) yang dilakukan di Kota Tebingtinggi.
Dalam orasinya massa Forum Masyarakat Bersatu Kota Tebingtinggi tersebut menyebutkan, mereka merasa resah terhadap hasil keputusan pemilihan Kepling karena diduga dalam pemilihan tersebut tidak mempertimbangkan aspek keadilan.
"Batalkan dan tunda hasil pemilihan Kepling dan tinjau kembali Peraturan Walikota (Perwa) Tebingtinggi No 16 tahun 2019 tentang pengangkatan dan pemberhentian Kepling," kata oratornya.
Mereka minta agar dilakukan pemilihan Kepling secara langsung. Orator pengunjukrasa juga meminta agar pihak Kepolisian meningkatkan Kamtibmas, khususnya terkait masalah narkoba dan pencurian.
Para pengunjuk rasa diterima Ketua DPRD Basyaruddin Nasution, wakil Ketua Iman Irdian Saragih dan Kapolres AKBP Moch Kunto Wibisono di depan pintu masuk kantor DPRD Jalan Sutomo Tebingtinggi.
Selanjutnya, perwakilan massa diundang untuk duduk bersama di ruang rapat paripurna DPRD Tebingtinggi. Turut juga menerima massa pengunjukrasa, anggota DPRD Kaharudin Nasution, Iman Ansyori Nasution dan Abdul Rahman.
 |
| Prrwakilan massa diundang untuk duduk bersama di ruang rapat paripurna DPRD Tebingtinggi. Turut juga menerima massa pengunjukrasa, anggota DPRD Kaharudin Nasution, Iman Ansyori Nasution dan Abdul Rahman. (Foto: Istimewa) |
Didalam ruangan itu para emak-emak menyampaikan berbagai keluhan dan aspirasi terkait sikap Kepling dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk masalah bantuan yang tidak tepat sasaran. Untuk itu, mereka meminta hasil pemilihan Kepling dibatalkan dan dilakukan pemilihan secara langsung oleh masyarakat setempat.
Menyikapi keluhan dan aspirasi para emak – emak tersebut, Ketua DPRD Basyaruddin Nasution menyatakan bahwa keresahan masyarakat saat ini, merupakan keresahan mayoritas anggota DPRD.
Dari seluruh permasalahan yang disampaikan, bahwa masalahnya itu semua berada diaturannya. Dan mayoritas fraksi di DPRD dalam pendapat akhirnya pada pembahasan P.APBD 2022, minta kepada Pj. Walikota Tebingtinggi agar pemilihan Kepling dibatalkan, yakni Perwa No 16 tahun 2019 harus ditinjau kembali.
“Aspirasi masyarakat akan diperjuangkan DPRD dan sudah 2 minggu yang lalu masalah Kepling menjadi pembahasan DPRD. Apa yang dilakukan DPRD adalah komitmen bersama masyarakat,” ujar Basyaruddin Nasution.
UU Kepling tidak ada yang mengatur, DPRD akan konsultasi ke Mendagri, apakah pemilihan Kepling dapat dilakukan secara langsung atau tidak, jelas Ketua DPRD Tebingtinggi sembari mengatakan DPRD akan menyurati Wali Kota untuk menunda pengumuman hasil Kepling.
Wakil Ketua DPRD Imam Irdian Saragih selaku koordinator menambahkan bahwa masalah Kepling menjadi pembahasan Komisi 1 DPRD Kota Tebingtinggi. Pemilihan Kepling dipilih warga di Kepling sendiri.
Aksi para emak – emak yang melakukan unjukrasa tersebut ditandai dengan penandatanganan aspirasi dan tuntutan Forum Masyarakat Bersatu oleh Ketua DPRD Basyaruddin Nasution. (red)
