ARN24.NEWS -- Partai Demokrat dan PDIP sedang berseteru soal tudingan Pilpres diatur dua paslon. Demokrat terkini membawa nama mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dan Harun Masiku yang terlibat kasus korupsi dalam perseteruan kali ini.
Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution menjelaskan Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempertanyakan tanggapan berlebihan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dia menilai Hasto seperti sedang tersengat dan memahami sinyal yang disampaikan SBY.
"Sebagai presiden RI dua periode, Pak SBY tentu memiliki kemampuan menjaring informasi. Sehingga dijadikan bekal untuk para kader," ujarnya seperti dilansir detik.com, Selasa (20/9/2022).
"Adalah hak Pak SBY turun gunung dalam rangka memenangkan partai yang beliau prakarsai dan dirikan pada Pemilu 2024," tegasnya.
Syahrial Nasution menyampaikan itu karena pernyataan Hasto soal beredarnya video pembekalan dari SBY pada Rapimnas Partai Demokrat di Jakarta, 15-16 September 2022 lalu. Hasto menuding pernyataan SBY seolah-olah ingin mengganggu pemerintahan Jokowi.
"Padahal yang disampaikan Pak SBY untuk kepentingan internal yang kebetulan menarik perhatian publik. Tidak menuding dan menyebut nama. Semoga Hasto tidak sedang sakit perut dan mencret terhadap apa yang disampaikan Pak SBY," kata Syahrial.
Menurut Syahrial, informasi yang disampaikan SBY akurat. Bahwa kemudian tidak terjadi, sesungguhnya patut disyukuri oleh rakyat. Karena praktek jahat yang mencederai demokrasi tersebut dapat dicegah. Justru menjadi aneh jika Hasto menanggapinya dengan jawaban yang tidak relevan. Bisa jadi sinyalemen SBY sebetulnya juga dipahami oleh Hasto.
"Saya khawatir, sinyalemen SBY sangat mengganggu Hasto akibat persoalan pribadinya. Seperti kasus suap di KPU hingga buronnya Harun Masiku yang diduga melibatkan Hasto. Termasuk juga kasus bekas bendahara PDIP Juliari Batubara saat menjabat Mensos karena mencuri dana Bansos untuk rakyat miskin korban Covid-19. Ada kisah Madam Bansos di sana," paparnya.
Sebelumnya dilansir dari detikNews, Minggu (18/9/2022), Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto awalnya menanggapi soal SBY yang akan turun gunung menangani dugaan adanya ketidakadilan dan ketidakjujuran pada Pemilu 2024. Hasto menekankan PDIP akan naik gunung dan mengawasi langkah SBY.
"Setahu saya, Beliau tidak pernah lagi naik gunung. Jadi turun gunungnya Pak SBY sudah lama dan berulang kali. Monggo turun gunung. Tetapi kalau turun gunungnya itu mau menyebarkan fitnah kepada Pak Jokowi, maka PDI Perjuangan akan naik gunung agar bisa melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan oleh Pak SBY," kata Hasto dalam keterangannya, Sabtu (17/9/2022).
Hasto kemudian menegaskan informasi yang diterima SBY soal Pilpres itu tidaklah tepat. Dia mengingatkan SBY agar hati-hati mengganggu Jokowi.
"Sebab informasi yang diterima Pak SBY sangat tidak tepat. Jadi hati-hati kalau mau ganggu Pak Jokowi," ucapnya.
Hasto kemudian menyinggung soal anak dari SBY yang juga Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Hasto meminta agar pencalonan AHY di Pilpres tidak dijadikan indikator penilaian.
"Bisa tidaknya Demokrat bisa mencalonkan AHY dalam Pilpres jangan dijadikan indikator sebagaimana tuduhan adanya skenario Pemerintahan Pak Jokowi untuk berbuat jahat dalam Pemilu. Pak Jokowi tidak pernah punya pikiran batil sebagaimana dituduhkan Pak SBY. Pak Jokowi juga tidak menginjak-injak hak rakyat. Dengan blusukan Pak Jokowi mengangkat martabat rakyat," sebut Hasto.
Hasto lagi-lagi membantah bahwa selama 10 tahun kepemimpinan SBY dan berkuasanya Demokrat, tidak ada kecurangan Pemilu.
"Apa yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa selama 10 tahun Demokrat memimpin tidak pernah melakukan kecurangan Pemilu, mudah sekali dipatahkan. Jadi biar para pakar Pemilu yang kredibel yang menilai demokratis tidaknya 10 tahun ketika Demokrat memimpin. Bukan hanya itu, saksi kunci berbagai kasus korupsi besar pun banyak meninggal tidak wajar di jaman Pemerintahan Pak SBY. Itu yang bisa diteliti," imbuhnya. (dtc/nt)
