Seratusan mahasiswa dari kelompok Cipayung saat turun ke jalan. (Foto: Istimewa)
ARN24.NEWS – Seratusan mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus meliputi GMKI, FMKRI, GMI, HMI, PMII, IMM turun ke jalan di Kota Pematangsiantar menyuarakan aspirasi rakyat. Mahasiswa dari kelompok Cipayung Plus itu awalnya bergerak dari kawasan Makam Pahlawan Kecamatan Siantar Timur, Senin (11/4/2022).
Mereka lalu bergerak berjalan kaki melintasi Jalan Sutomo Kecamatan Siantar Barat dengan membentangkan spanduk dan membawa poster bertuliskan menolak kenaikan bahan bakar minyak (BBM), minyak goreng dan bahan pokok lainnya di tanah air dan di daerah.
Sesaat kemudian massa tiba di depan Mako Polres Pematangsiantar, mereka menyampaikan orasi dan selanjutnya bergerak menuju kantor DPRD Pematangsiantar di Jalan Adam Malik, Kecamatan Siantar Barat.
Mahasiswa dari Cipayung Plus disambut pimpinan DPRD dan duduk bersama di saat menyampaikan tuntutan dihadapan perwakilan rakyat itu.
"Kita datang kemari untuk menyuarakan aspirasi yang dikeluhkan masyarakat kecil perihal beberapa isu dan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak tepat dan salah, sehingga mereka harus turun ke jalan," ucap pimpinan aksi, R Pardosi dari Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia.
Ia menjelaskan, sikap aspirasi mereka sampaikan diantaranya menolak kenaikan BBM, minyak goreng dan bahan pokok lainnya serta meminta pemerintah menstabilkan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarkat.
Selain itu, menolak wacana penundaan Pemilu dan jabatan Presiden tiga periode, karena sebagai bentuk penghianatan pada konstitusi NKRI dan meminta aparat penegak hukum untuk lebih intensif menjaga dan menciptakan Kamtibmas.
Menanggapi itu, Ketua DPRD Timbul Lingga didampingi Wakil DPRD Mangatas Silalahi mengapresiasi atas aksi mahasiswa/i karena tercipta dengan kondusif di Kota Pematangsiantar. Berkaitan tuntutan adik semuanya, DPRD siap menampung dan menyampaikan aspirasi ke pimpinan.
"Kita juga sepakat bahwasanya Pemilu tetap digelar tahun 2024 dan tidak ada penundaan dan jabatan tiga periode karena sudah diatur dengan undang-undang sesuai konstitusi. Namun berkaitan kenaikan minyak goreng khususnya di Pematangsiantar akan tetap kita awasi dengan berkoordinasi dinas terkait dan juga pemerintah kota," katanya. (sh)
